Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun dan penerimaan lainnya (seperti Tunjangan Hari Raya, Gaji ke-13, atau insentif) dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tujuan penyusunan Tugas Akhir ini untuk mengetahui dan menge…
Kayla Zafira Ramadhani “Analisis Mekanisme Perhitungan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 serta Kesesuaiannya dengan Peraturan Perpajakan pada PT Graha Masindo Pratama Tahun 2025”. Tugas Akhir DIII Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, dibawah bimbingan Resi Yudhaningsih, S.E., M.Si., Akt., CA., CTT dan Prof. Dr. Dra. Sri Hardiningsih HS, M.Hu…
Shilfy Abida Failashufa, “Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025”, Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, dibawah bimbingan Marliyati, S.E., M.Si. Akt dan Drs. I Nyoman Romangsi, M.Pd. Agustus 2026, 67 halaman. Instansi pemerintah, termasuk Dinas Komunikasi, Infor…
Pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan hal penting bagi perusahaan penyedia jasa, termasuk PT Duwa Atmimuda Kudus. Permasalahan yang sering timbul adalah ketidaksesuaian administrasi pemotongan PPh Pasal 23 antara dokumen invoice perusahaan dengan Bukti Pemotongan (Bupot) yang diterbitkan oleh pihak pemotong. Penelitian ini bertujuan …
Beban Pajak Perusahaan Pada PT Maharani Tri Utama Mandiri Semarang Tahun 2025”, Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Resi Yudhaningsih, S.E.,M.Si.,Akt.,CA.,CTT. dan Prof. Dr. Dra. Sri Hardiningsih H S, M.Hum., Juli 2026, 78 halaman Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak (tax planning) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterap…
Pelaksanaan kewajiban perpajakan atas manfaat pensiun merupakan hal penting bagi perusahaan pengelola dana pensiun, termasuk PT Taspen (Persero) KC Semarang. Permasalahan yang sering timbul di instansi sejenis adalah ketidakpatuhan dalam pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara pemotongan, p…
Audira Triska Paramita, “Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 pada Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024”, Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Marliyati, S.E., M.Si.Akt. dan Drs. Toni Hartono, M.Pd., Agustus 2025. Dinas Perindustrian Kota Semarang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerin…
Dinas Perikanan Kota Semarang merupakan salah satu instansi pemerintah yang memerlukan belanja barang dan jasa untuk menunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi. Dinas Perikanan Kota Semarang telah melakukan perhitungan, pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 atas belanja barang dan jasa dengan menggunakan e-Bupot Unifikasi. Tugas Akhir ini bertujuan untuk…
Dinas Pertanian Kota Semarang merupakan instansi Pemerintah Kota Semarang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 atas pengadaan barang dan jasa. Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan menghitung pelaksanaan kewajiban perhitungan, pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak …
Pajak Penghasilan merupakan sumber penerimaan negara yang penting untuk mendukung pembangunan nasional. Pemerintah sebagai pengguna anggaran wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengetahui tata cara dan kendala perhitungan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 22 atas belanja barang dan PPh Pasal 23 atas belanja jas…